Reformasi Sistem Pembayaran


Merdeka! Tepat 69 tahun yang lalu, Indonesia terlepas dari belenggu penjajah. Memaknai 17 Agustus tidak hanya sekedar upacara bendera, membacakan teks proklamasi, memutar lagu-lagu nasional kemudian mengadakan lomba-lomba. Sesungguhnya, esensi dari hari kemerdekaan adalah kebebasan dari segala tekanan dan keterpurukan. Kemerdekaan harus memberi semangat bagi kita untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baru, lebih makmur, damai dan sejahtera.

 

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru sampai masa sekarang (masa reformasi), Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, Indonesia harus terus berbenah diri, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi. Salah satu hal yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi adalah sistem pembayaran.

 

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting dalam kegiatan ekonomi. Saat ini, Indonesia sedang mengalami perkembangan di bidang ekonomi, khususnya dalam sistem pembayaran. Indonesia pernah mengalami masa dimana pembayaran semua dilakukan dengan manual. Transaksi-transaksi perbankan seperti: setor tunai, tarik tunai, transfer bahkan melihat saldo pun harus dilakukan dengan datang langsung ke Bank, berbeda dengan masa sekarang yang telah serba elektronik. Dengan didukung perkembangan teknologi, semakin banyak inovasi terkait sistem pembayaran. Namun, dengan semakin banyaknya inovasi sistem pembayaran tersebut, kita sebagai konsumen juga harus semakin jeli dalam memilih sistem pembayaran mana saja yang tepat untuk digunakan. Perlu diwaspadai bahwa semakin canggihnya teknologi yang digunakan dan semakin besarnya nilai transaksi, maka akan semakin besar pula risiko yang mengikuti.

 

Belakangan ini, masyarakat Indonesia mulai terbiasa untuk melakukan kegiatan terkait sistem pembayaran secara elektronis. Hal tersebut terjadi karena mobilitas masyarakat yang tinggi dan mereka menginginkan untuk melakukan semua hal dengan cara yang praktis. Untuk merespon keadaan tersebut, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar dan aman. Menjadi penting karena keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Namun sebaliknya, bila sistem pembayaran yang ada tidak berjalan lancar dan bahkan sampai gagal, maka hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian.

 

Belakangan ini, BI bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, Otoritas Jasa Keuangan serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sedang gencar untuk mengampanyekan Gerakan Nasional Non-Tunai atau less cash society untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non-tunai dalam melakukan transaksi pembayaran. Penerapan pembayaran non-tunai ini diharapkan bisa mengurangi kejahatan transaksi. Jika suatu ketika terjadi kejahatan transaksi, maka kejadian tersebut akan cepat ditelusuri karena terdapat bukti fisik mengenai catatan transaksi. Selain itu, less cash society juga bisa menekan potensi korupsi dan tindakan kejahatan transaksi perbankan karena semua transaksi tercatat dan teregistrasi.

 

Bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya turut mengajak kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia sekaligus konsumen, agar sepantasnya mendukung ajakan dari pemerintah dalam program Gerakan Nasional Non-Tunai atau less cash society ini, guna mendorong terwujudnya Indonesia yang semakin maju dan sejahtera dengan didukung sistem pembayaran non-tunai yang terpercaya.